Sunday, March 22, 2009

MAKALAH HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH





 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dalam penulisan makalah ini sehingga berjalan dengan lancar. Makalah ini berjudul “Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah” oleh Bapak Dosen Drs. Muh Nasir, M.Si
Semoga Ilmu dalam Makalah yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan utamanya bagi pembaca. Demi kesempurnaan Makalah ini saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dan kepada Bapak dosen yang mengajarkan mata kuliah ini saya ucapkan terima kasih.




BAB I
PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Peme-rintah Daerah mengisyaratkan adanya secer-cah harapan bagi daerah terhadap reformasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Indonesia, dari kondisi yang selama ini kurang memberikan ruang yang cukup bagi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, menjadikan daerah sedikit terlepas dari kungkungan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dengan adanya berbagai permasalahan otonomi daerah sebagaimana yang telah dikemukakan, pemerintah melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah memperluas kewenangan pelaksanaan otonomi daerah dengan menyerahkan sepenuhnya beberapa bidang (desentralisasi politik dan administratif) urusan pemerintahanan kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi : Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Koperasi, dan Tenaga Kerja.
Sementara itu kewenangan Pemerintah Pusat terbatas pada penanganan Bidang Politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan, Moneter/ Fiskal dan Agama, serta bidang-bidang tertentu seperti : Kebijakan Peren-canaan Nasional, Dana Perimbangan, Sis-tem Administrasi Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan teknologi tinggi yang strategis, Konservasi dan Standarisasi Nasional.
Sedangkan kewenangan Propinsi baik sebagai Daerah Otonom maupun Wilayah Administratif diberikan batasan kewena-ngan,yaitu hanya menyelenggarakan bidang-bidang urusan pemerintahan yang tidak mampu ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Daerah Kota, atau bidang-bidang urusan Pemerintahan yang sifatnya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
Sebagai konsekwensi atas perluasan pelimpahan kewenangan kepada Daerah Kabu-paten dan Daerah Kota pada sebagian besar bidang pemerintahan tersebut, membawa konsekwensi terhadap kesiapan Daerah un-tuk menerima peningkatan tugas dan tang-gung jawab yang harus diembannya.

B. TUJUAN

Dengan adanya pemerintahan daerah, maka pluralisme yang ada dalam masyarakat negara baik sosial, budaya, ekonomi dan lainnya bisa ditampung dalam wadah pemerintahan daerah masing-masing sehingga tidak mengarah kepada otokrasi sentral. Dalam wilayah mereka, keragaman yang ada dalam masyarakat tetap terpelihara sehingga menjadi akar kebangsaan, tanpa kemudian harus menaifkan ciri-ciri khusus kedaerahan yang ada. Melalui pemerintahan daerah juga bisa diberi kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mereka, melalui bermacam-macam dewan daerah baik yang bersifat politik (seperti DPRD di Indonesia) maupun ekonomi (misalnya Komite Perlindungan Konsumen Daerah) atau sosial misalnya Dewan Pemangku Adat Daerah dan sebagainya. Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh pilihan yang lebih banyak, dari pelayanan umum yang disediakan pemerintahan daerah selain yang disediakan oleh pemerintahan secara nasional.
Disamping itu kehadiran pemerintahan daerah, bisa mendorong demokrasi melalui :
1. Tambahan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, melalui pemilihan-pemilihan lokal.
2. Memberikan hak yang luas bagi warganya untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk kegiatan dalam kelompok penekan.
3. Politisi lokal memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada pemilihannya ketimbang para pejabat atau politisi di pusat.
4. Merupakan latihan atau sekolah untuk membangun sistem yang demokratis.
5. Pemerintah Daerah sebagai wakil komunitas sub nasional dalam lingkungan daerah tertentu, bisa mendorong terwujudnya negara bangsa.
6. Memperluas pemahaman individu kearah pemahaman konsep kebangsaan yang lebih luas, sehingga misalnya tidak menganggap bahwa pemungutan suara sekedar cermin kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan bangsa/nasional.
7. Masyarakat lokal didorong untuk menyelesaikan sendiri konflik-konflik yang terjadi secara internal, tanpa campur tangan Pusat sehingga bisa meningkatkan stabilitas nasional.
8. Memungkinkan timbulnya kebijaksanaan-kebijaksanaan inovatif dan alternatif. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan Daerah jauh lebih kecil akibatnya ketimbang akibat keputusan pemerintah Pusat.(Lihat Bailey, 1999, h:5)

C. RUMUSAN MASALAH
1. Membahas menyangkut sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
2. Membahas hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang pelayanan umum
3. Membahas hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam.
Selengkapnya Download Konfirmasi Password Makalah di 085255631703 Kode Makalah 08