Friday, May 15, 2009

MAKALAH PENGARUH HUKUM DAN POLITIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA





 

KATA PENGANTAR 
 
Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih bisa di berikan kesehatan oleh Allah SWT untuk menyusun kembali makalah yang telah menjadi tugas pribadi saya. Makalah ini berjudul “Pengaruh Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia”.
Saya ucapkan banyak terima kasih Kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam penyusunan makalah ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya dalam pembuatan makalah ini.
Saya sadar bahwa dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangannya karena keterbatasan referensi. Oleh karena itu, saya sangat menghargai kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah saya selanjutnya.

BAB I
PENDAHULUAN
 
A. LATAR BELAKANG

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi. Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. 
Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivistis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat. 
Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Tulisan ini akan mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang teori positivis yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan akan mendapatkan gambaran tentang akar persoalan pembangunan sistem hukum Indonesia pada masa mendatang.

B. TUJUAN

Berbagai pandangan masyarakat tentang hukum dan semuanya itu sudah jelas berbeda. Oleh karena itu, tujuan dalam pembuatan makalah ini salah satunya adalah mempersatukan pola pikir masyarakat Indonesia yang selama ini memberikan anggapan bahwa penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum di Indonesia tidak berjalan sebagai mana yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi landasan atau aturan yang mengatur hukum itu sendiri. Marilah kita mengkaji bersama, seberapa kuatkah hukum itu di Indonesia.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Menjelaskan Pandangan aliran positivis tentang hukum
2. Menjelaskan Politik dan politik hukum di indonesia
3. Menjelaskan Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di indonesia

Selengkapnya Download Konfirmasi Password Makalah di 085255631703 Kode Makalah 20