Friday, March 15, 2013

MAKALAH KEPAILITAN TERHADAP DISSENTING OPINION DALAM HAL PELAKSANAAN PERMUSYAWARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PARA HAKIM

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Makalah ini sudah kami susun tepat pada waktunya dengan usaha kami semaksimal mungkin. Judul  Makalah adalah “Kepailitan Terhadap Dissenting Opinion Dalam Hal Pelaksanaan Permusyawaratan Pengambilan Keputusan Oleh Para Hakim”
Penyusunan makalah ini kami banyak di bantu oleh teman-taman yang lain dalam pengambilan referensi yang kami jadikan acuan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan support kepada saya dalam penulisan makalah ini.
Saya sadar dengan keterbatasan referensi yang saya gunakan maka dari itu saya memohon kepada teman-teman pembaca untuk memberikan sarannya jika terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini demi  membangun kesempurnaan penulisan kami selanjutnya.
BAB I
PENDAHULUAN 
.           Latar Belakang
   Gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor. Hal ini merupakan akibat ekspansi usaha yang mereka lakukan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disingkat UUK) pada 24 Juli 1998, UUK merupakan penyempurnaan dari Failissement Verordening Staatsblad tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad tahun 1906 No. 348. Tetapi undang-undang tersebut hanya berlaku beberapa tahun saja karena dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut dicabut.
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, actio pauliana, dan lain sebagainya.
Sistem pemeriksaan di tingkat Pengadilan, termasuk Pengadilan Niaga mengkondisikan adanya tiga hakim yang memeriksa suatu perkara kepailitan. Perubahan kondisi peradilan Indonesia khususnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) memberikan konstribusi terjadinya perbedaan pendapat para hakim yang memeriksa suatu perkara termasuk perkara kepailitan dalam hal menjatuhkan putusan.


B.           Rumusan Masalah
1.    Menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Kepalitan?
2.    Membahas Peraturan perundang-undangan tentang Kepailitan
3. Menjelaskan Apakah penyebab timbul dissenting opinion dalam hal pelaksanaan permusyawaratan pengambilan keputusan oleh para hakim yang memeriksa perkara kepailitan?
 C.      Tujuan dan Manfaat Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:
1.    Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kepailitan
2.    Untuk mengetahui tentang Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan.
3.    Untuk mengetahui sebab timbul dissenting opinion dalam perkara kepailitan.
Adapun yang menjadi manfaat penulisan makalah ini adalah :
1.    Secara teori untuk menambah literatur tentang peranan hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara kepailitan di Pengadilan Niaga khususnya jika terdapat dissenting opinion
2.    Melalui tulisan ini juga diharapkan kepada masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal berpekara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Selengkapnya Download Konfirmasi Password Makalah di 085255631703 Kode Makalah 13