Saturday, November 19, 2011

MAKALAH PENGANTAR ILMU HUKUM TENTANG HUKUM PROGRESIF KAITANNYA TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Makalah ini sudah kami susun tepat pada waktunya dengan usaha kami semaksimal mungkin. Judul  Makalah adalah Hukum Progresif Kaitannya Terhadap Pemerintahan Daerah.
Penyusunan makalah ini kami banyak dibantu oleh teman-taman yang lain dalam pengambilan referensi yang kami jadikan acuan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan support kepada saya dalam penulisan makalah ini.
Saya sadar dengan keterbatasan referensi yang saya gunakan maka dari itu saya memohon kepada teman-teman pembaca untuk memberikan sarannya jika terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini demi  membangun kesempurnaan penulisan kami selanjutnya.

BAB I
PENDAHULUAN
A.        Latar Belakang
Sejak bergulirnya otonomi daerah yang di bakukan dengan UU No: 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah tentu saja dibutuhkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Akan tetapi, dalam mendirikan suatu pemerintahan di daerah yang baik tidak sama dengan memancangkan sebuah papan nama dan sim-salabim semuanya selesai. Tanpa memahaminya sebagai demikian, kita akan mengalami suatu kesulitan yang berujung pada adanya suatu kekecewaan. Hal tersebut dikarenakan karena dalam mendirikan suatu pemerintahan begitu banyak melibatkan berbagai sektor kehidupan, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial dan last but not least perilaku kita sendiri. Saat ini dapat kita lihat  pelaksanaan otonomi daerah belum semaksimal mungkin dilakukan oleh tiap-tiap daerah. Masih banyak terjadi ketimpangan di berbagai sektor kehidupan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Dari pengamatan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah terutama dilihat dari sisi praktik hukum, selama ini tampak sekali adanya intervensi oleh perilaku terhadap normativitas (perintah) dari hukum. Aparat di daerah maupun dipusat terkadang hanya menjalankan “perintah-perintah tertulis hitam-putih” tanpa bertanya pada diri mereka sendiri “apakah yang saya lakukan ini sudah baik untuk rakyat, dan sudah optimal untuk rakyat?”. Seharusnya seorang pejabat daerah tidak mencitrakan diri sebagai birokrat biasa yang berkedudukan dan berkekuasaan akan tetapi mereka seharusnya berjuang untuk menciptakan suatu iklim pemerintahan daerah yang mampu membahagiakan rakyat di daerahnya. Begitu juga dengan peran dari DPRD, mereka jangan hanya memikirkan apa yang akan mereka dapat dengan menjadi anggota DPRD, akan tetapi mereka harusnya berpikir apa yang bisa mereka perbuat agar konstituen bahagia, dengan begitu maka parlemen juga menjadi ”parlemen berhati  nurani” (parliament with conscience, conscience of the parliament). Untuk itu diperlukan adanya suatu hukum yang progresif demi terciptanya pemerintahan daerah yang berhati nurani dan mampu membahagiakan rakyat di daerahnya.
B.      Rumusan masalah:
  • Apa sebenarnya hukum progresif itu?
  • Bagaimana konsep hukum progresif dalam pemerintahan daerah?
  • Apakah hukum progresif mampu diterapkan dalam pemerintahan daerah untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat di daerah?
C.     Tujuan
Untuk mengetahui apa itu hukum progresif yang kaitannya dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, mengetahui konsep hukum progresif dalam pemerintah daerah dan untuk mengetahui hukum progresi mampu diterapkan dalam pemerintah daerah untuk menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Selengkapnya Download Konfirmasi Password Makalah di 085255631703 Kode Makalah 53